Tax Amnesty, Keuntungan Pajak bagi Pelaku Usaha

tax amnesty

Tax amnesty atau pengampunan pajak yang resmi berlaku di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2016 oleh pemerintah, menumbuhkan gairah positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan menerapkan pengampunan pajak ini diharapkan akan banyak Wajib Pajak yang melaporkan hartanya bahkan menarik hartanya dari luar negeri untuk ditempatkan di Indonesia. Meski belum dapat dipastikan seberapa besar pajak yang akan masuk ke pundi-pundi negara, kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi psikologi pasar ke arah yang lebih positif.

Apa saja keuntungan yang dapat diambil oleh pelaku usaha sebagai Wajib Pajak dari UU Pengampunan Pajak dengan mengikuti pengampunan pajak? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami akan menjelaskan apa itu program tax amnesty terlebih dahulu.

Tax Amnesty Pajak dan harta Wajib Pajak

Orang bijak, taat pajak. Semboyan untuk mengubah momok pajak, dari kewajiban menjadi simbol kedewasaan bertindak ini memang tepat dikabarkan oleh Dirjen Pajak. Kadangkala, pajak adalah momok. Penghasilan cuma segitu, kok dipotong! Begitu pikir sebagian orang. Padahal, bila dilihat secara lebih luas, dari pajak itulah roda pembangunan bangsa bergerak ke arah yang semakin baik dan baik lagi.

Salah satu jenis pajak yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah pajak penghasilan. Apa yang masuk ke dalam kategori ini?

Seperti dijelaskan oleh peraturan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia, pajak dibayarkan atas penghasilan yang kita terima baik dari pekerjaan, investasi, maupun usaha. Berdasarkan peraturan yang sama, harta juga dapat diperlakukan sebagai penghasilan sehingga jika Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) menemukan harta yang belum dilaporkan maka harta tersebut dapat dianggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Hal ini sesuai Pasal 4(1)UU PPh.

Baca juga: Tips Anti Pusing Saat Buat Laporan Pajak

Tak heran, salah satu cara Dirjen Pajak dalam melacak penghasilan yang belum dilaporkan adalah dengan melacak harta Wajib Pajak yang belum dilaporkan. Jika ditemukan keberadaan harta terkena pajak yang belum dilaporkan, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi, baik berupa bunga maupun kenaikan. Sanksi kenaikan terbesar yang diterapkan adalah 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang atau belum dibayar.

Nah, dengan kebijakan pengampunan pajak atau program tax amnesty ini Anda bisa terhindar dari denda dan kenaikan tersebut. Sesuai Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (program tax amnesty), Wajib Pajak dapat menerima pengurangan dan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan. Tentunya hal ini dilakukan dengan memperhitungkan utang yang berkaitan dengan harta yang belum dilaporkan tersebut.

Dengan Tax Amnesty Anda cukup membayar uang tebusan

Ada tiga langkah yang bisa Anda tempuh untuk mendapatkan tax amnesty ; Ungkap – Tebus – Lega. Yakni mengungkapkan penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya, membayar sejumlah uang tebusan, dan lega karena terlepas akan beban pajak.

Namun harap bedakan program tax amnesty dari sunset policy. Pada sunset policy yang dihilangkan hanya sanksi administrasi, sementara Wajib Pajak tetap berkewajiban membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Sementara tax amnesty, secara singkatnya penghapusan sanksi pajak. Dari yang seharusnya dibayarkan plus denda, Wajib Pajak cukup membayar uang tebusan.

Sehingga semisal Anda memiliki kekayaan senilai 2 miliar dan hanya melaporkan yang senilai 1 miliar saja maka seharusnya Anda dikenakan sanksi 200 persen dari PPh 25% x 1 milyar atau 500 juta. Belum lagi, Anda tetap harus membayar PPh 25% tersebut. Sehingga dengan denda tadi, total yang harus Anda setor ke negara adalah 750 juta rupiah.

Namun dengan pengampunan pajak (program tax amnesty), Anda bisa melaporkan harta senilai 1 miliar tersebut dengan membayar uang tebusan sebesar 4% atau 40 juta rupiah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.118/PMK.03/2016, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pemerintah memberlakukan tarif tebusan deklarasi luar negeri (pengungkapan penghasilan atau harta terkena pajak di luar negeri), yang disesuaikan dengan jangka waktu pelaporan, yakni:

  • 4% untuk pelaporan antara 1 Juli – 30 September 2016
  • 6% untuk pelaporan antara 1 Oktober – 31 Desember 2016
  • 10% untuk pelaporan antara 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017

Sementara untuk tarif tebusan repatriasi* (penarikan dana atau harta terkena pajak dari luar negeri yang dilakukan di Indonesia selama minimal 3 tahun) dan deklarasi dalam negeri, adalah sbb:

  • 2% untuk pelaporan antara 1 Juli – 30 September 2016
  • 3% untuk pelaporan antara 1 Oktober – 31 Desember 2016
  • 5% untuk pelaporan antara 1 Januari 2017 – 31 Maret 2017

*termasuk dana yang sudah disimpan di Indonesia setelah 31 Desember 2015 dan sebelum pemberlakuan Undang-Undang tax amnesty (Pengampunan Pajak).

Sementara untuk pemilik usaha menengah atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan arus kas kurang dari 4,8 juta rupiah dari aktivitas bisnis per 31 Desember 2015, tarif tebusan yang berlaku adalah 0,5% untuk harta bersih kurang dari 10 miliar rupiah dan 2% untuk harta bersih lebih dari 10 miliar rupiah. Kedua tarif berlaku dari 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017.

Harta apa saja yang bisa diikutkan program tax amnesty (pengampunan pajak) ini? Pada dasarnya semua harta yang dimiliki Wajib Pajak yang memiliki akumulasi tambahan kemampuan ekonomi baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak. Bisa berupa tanah, rumah, investasi seperti saham dan reksadana, mobil, deposito, emas, perhiasan, hingga barang seni yang memiliki nilai uang. Tax amnesty berlaku untuk harta yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Kenapa harus ikut program tax amnesty?

Tax amnesty jelas menguntungkan Wajib Pajak perorangan maupun badan dari segi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Keuntungan lainnya adalah adanya jaminan bahwa Dirjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan hingga penyidikan pajak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat 5 UU Pengampunan Pajak. Dalam penyidikan pajak, Wajib Pajak akan menerima sanksi berupa pidana pajak yang jumlahnya bisa mencapai 200% tadi, bahkan pidana penjara.

Lalu bagaimana jika Anda menyimpan harta di luar negeri? Ditjen Pajak diberi kewenangan untuk mendapatkan informasi perpajakan melalui Exchange of Information (EOI) dengan otoritas pajak negara lain berdasarkan Tax Treaty. Untuk harta berupa simpanan di perbankan luar negeri, karena Indonesia telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang didukung Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan negara-negara G20, maka Ditjen Pajak dapat menerima informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan negara lain secara otomatis, termasuk informasi rekening perbankan di luar negeri mulai tahun 2018.

Era kebebasan informasi ini membuat penyidikan akan harta simpanan di luar negeri menjadi lebih mudah dilakukan. Sehingga, tidak mungkin lagi mangkir dari kewajiban membayar pajak.

Bagaimana mengikuti program tax amnesty? Caranya cukup datang ke Kantor Pajak dan mengisi formulir yang telah disediakan. Meskipun formulir pelaporan tersebut hanya terdiri dari 1 lembar, ada beberapa lampiran yang harus disertakan. Di antaranya lampiran daftar harta di dalam negeri, lampiran harta di luar negeri, sampai lampiran daftar utang.

Nah, ini merupakan saat yang tepat bagi pelaku usaha, baik sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, untuk beroleh keuntungan dari tax amnesty ini. Sesuai definisi “Ungkap, Tebus, Lega”, setelah melakukan pengampunan pajak ini pelaku usaha dapat berfokus mengejar tujuan usaha dan mewujudkan mimpi selanjutnya dengan rasa aman sekaligus ikut memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.




« | »
Read previous post:
RIJSTTAFEL-7-1024x682
Manjakan Lidah di Restoran Langganan Presiden dari Masa ke Masa

Layaknya manusia biasa, presiden juga punya makanan favorit yang disajikan oleh sebuah restoran. Tak cuma memesan makanan tersebut untuk diantarkan...

Close