Cari Tahu Harta Apa Saja yang Perlu Dilaporkan di SPT Anda

tips isi SPT

Setiap memasuki kuartal satu, para Wajib Pajak (WP) sibuk menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) atas pajak penghasilan pada tahun sebelumnya. Dalam SPT ini, WP melaporkan pajak penghasilan yang telah disetorkan pada tahun sebelumnya. Selain penghasilan, SPT juga merupakan sarana bagi WP untuk melaporkan harta yang dimilikinya.

Tak jarang, musim mengisi SPT ini pun membuat banyak orang bingung mengenai harta apa saja yang perlu dilaporkan dalam SPT. Sebetulnya, berdasarkan ketentuan pajak, kita perlu melaporkan setiap harta yang kita miliki. Maria Esterina Sekarsari, konsultan pajak independen menjelaskan, harta yang perlu dilaporkan ini termasuk uang tunai, properti, kendaraan, furnitur, valuta asing, asuransi unit link, saham, dan obligasi. “Kita perlu melaporkan setiap harta untuk menghindari koreksi pajak,” ujar Esterina kepada tim ilovelife.

Sebelum mengisi SPT, ada baiknya setiap WP pribadi melihat statusnya apakah sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Sebab keduanya memiliki form pengisian SPT yang berbeda.

Baca juga: Tips Anti Pusing Saat Membuat Laporan Pajak Tahunan (SPT)

Untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp 60 juta per tahun, maka ia melaporkan SPT dengan menggunakan form 1770ss. Sementara untuk karyawan dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun, maka ia menggunakan form 1770s. Berbeda dengan wajib pajak yang merupakan pengusaha, maka ia melaporkan SPT dengan form 1770.

1. Harta yang perlu dilaporkan

Setelah mengisi SPT dengan form yang sesuai, maka setiap WP perlu mengisi kolom harta. Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Pajak, yang termasuk harta di antaranya ialah:

a. Kas dan setara kas, seperti uang tunai, tabungan, giro, deposito, dan setara kas lainnya.

b. Piutang.

c. Investasi, termasuk di dalamnya saham, obligasi, surat utang, reksadana, instrumen derivatif, penyertaan modal dalam perusahaan lain, dan investasi lainnya.

d. Alat transportasi, seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan alat transportasi lainnya.

e. Harta bergerak lainnya, termasuk logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik, kapal pesiar, pesawat terbang, peralatan elektronik, furnitur, dan harta bergerak lainnya.

f. Harta tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan baik untuk tempat tinggal atau usaha.

Peralatan gadget seperti laptop dan smartphone termasuk harta yang dikategorikan sebagai peralatan elektronik. Warisan yang berbentuk harta di atas juga perlu dilaporkan dalam SPT. “Dalam hal warisan, maka WP harus membuktikan bahwa harta tersebut benar-benar diperoleh dari warisan berdasarkan surat-surat yang legal. Kemudian, jika warisan tersebut belum pernah dilaporkan dan dibayarkan pajaknya, maka anak harus melapor dan membayarkan pajaknya,” papar Esterina.

Selain harta ada kewajiban (utang) yang harus dilaporkan contohnya pada saat kita mencatat ada harta yang dilaporkan berupa Apartemen. Karena perolehan apartement tersebut masih dalam proses kredit kepada bank, maka kewajiban WP kepada bank juga harus dilaporkan dalam SPT

Jenis utang yang harus dilaporkan berupa :

  1. Utang bank/ Lembaga Keuangan bukan bank (KPR, Leasing kendaraan bermotor, dan sejenisnya)
  2. Kartu Kredit
  3. Utang afiliasi (pinjaman dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa)
  4. Utang lainnya

Baca juga: Tax Amnesty, Keuntungan Pajak bagi Pelaku Usaha

Sementara dalam hal premi asuransi, yang harus dilaporkan ialah premi yang disetorkan sebagai investasi dan pengembangannya. Bagian premi ini bisa ditemui dalam asuransi unit link. Adapun premi yang dibayarkan sebagai proteksi tidak perlu dilaporkan karena itu merupakan biaya yang akan hangus jika nasabah tidak mengalami risiko. Selain premi investasi, klaim asuransi juga perlu dilaporkan dalam kolom harta sebagai uang tunai.

Terkait dengan kendaraan seperti motor dan mobil, Esterina mengimbau agar WP segera melakukan balik nama pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) jika kita menjual kendaraan tersebut. Hal ini untuk menghindari pembayaran perpanjangan STNK ketika kita sudah menjual atau tidak memiliki kendaraan tersebut.

Selain mencantumkan kepemilikan kendaraan dalam SPT, WP juga diwajibkan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disetorkan kepada pemerintah daerah. Penyetoran pajak kepada daerah ini tidak perlu dicantumkan dalam SPT karena SPT adalah pelaporan pajak kepada pemerintah pusat.

Sementara dalam kepemilikan properti, seorang WP akan dikenakan PPh jika ia menjual atau menyewakan properti kepada pihak lain.

  • Besaran PPh final atas penghasilan dari pengalihan harta atau bangunan ialah 5%
  • Besaran PPh final atas penghasilan dari persewaan property kepada pihak lain ialah 10%

Di samping pajak kepada pemerintah pusat, pemilik properti juga dikenakan pajak pemerintah daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kemudian, properti juga mengenal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan satu kali pada saat membeli properti baru baik dari developer maupun dari perorangan. Ada pula Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang berlaku untuk pembelian properti yang memenuhi kriteria barang mewah.

2. Bagaimana jika tidak melapor?

Di Indonesia, pelaporan pajak WP menganut sistem self assessment, alias pelaporan pajak berdasarkan taksiran sendiri. Artinya, setiap WP dapat saja tidak melaporkan seluruh penghasilan dan hartanya. Namun, menurut Esterina, hal ini akan berisiko di kemudian hari. “Petugas pajak akan menilai, apakah mungkin seorang WP setiap tahun menambah aset tapi tidak seimbang dengan penghasilannya,” tutur Esterina.

Setiap WP sejatinya dapat melakukan pembetulan SPT setiap tahun. Dalam pembetulan SPT tersebut, WP tidak akan dikenakan denda atas harta yang ia miliki sejak lama jika harta tersebut berasal dari penghasilan yang sudah dilaporkan dan dibayarkan pajaknya.

Namun, jika dari harta ini WP memperoleh penghasilan tambahan namun ia belum membayarkan pajaknya, maka pada saat pembetulan SPT, akan terjadi kurang bayar atas penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya tersebut. Dalam hal ini, maka WP akan dikenakan denda 2% setiap bulan selama maksimal dua tahun.

Nah, apakah Anda sudah siap melaporkan SPT tahun lalu? Ayo, Saatnya Jalani Mimpi dengan membayar dan melapor pajak.




« | »
Read previous post:
film indonesia
7 Film Indonesia Legendaris yang Lekat di Hati

Anda ingat dengan kalimat-kalimat ini: "Gile lu, Ndro!" atau "Jadi salah gue? Salah temen-temen gue?". Ya kalimat pertama adalah dialog...

Close